Some Traits of Language

About five thousand is a fair guess as how many language are uses by many people in the world to day. in Columbia for example, almost two hundred separate language and dialects have been identified (Arango Montoya 1972). But "dialects" is a key word- what is "a language" really? Swedish and Norwegian have a high degree of mutual intelligibility, but we count them as two. "One language", Chinese, includes Cantonese and Mandarin, which are about as dissimilar as Portuguese and Italian. To be scientific we have to ignore politics and forget that Sweden and Norway have separate flags and mainland China one. True differences are quantitative: how much should we allow before graduating X from "a dialects of Y" to "a language, distinct From Y"?

to be continued..

Drafting and Revising the Essay

Most professional writers would agree that writing and rewriting  DRAFTS is the basis for most successful authors. Academic writing is no different; student writers must be prepared to write a draft, revise it, and than write an other draft. This process may occur several times: drafting and revising, drafting and revising, until an essay for a technical report, or a research paper is ready for the audiences.

The strategies for drafting an essay for a first-year composition class, an argumentative paper for a speech class, or a master's thesis have the same general objectives:

1. an introduction that,
   a. appeals to the needs and interests of the audience.
   b. gives background information about the topic.
   c. has a strong, clear thesis statement (of opinion and/or intent) that gives the main idea of the essay

2. body paragraph that
   a. have topic sentences that relate to the thesis statement and that contain controlling ideas.
   b. contain supporting sentences that explain, define, and/or illustrate the controlling ideas by using facts, example. physical description, and/or personal experience.

   c. present material that uses appropriate methods of development.

3. a conclusion that
   A. summarizes the main idea (s) in the essay
   B. emphasizes the important points.
   C. offers a prediction, a solution, or recommendation.

needs an exercise ? Click here !

Exercise ( Drafting and Revising)

Choose one of the subjects below (or choose a topic of your own) for an essay that will explain something. The essay will be 500-700 words long.

Subjects
Transportation in My country
How to study for the TOEFL Examination
American Slang Words
Why I am Majoring in......

The Audience

Pada kesempatan kali ini saya akan menuliskan kelanjutan dari The Fundamental of Writing, yaitunya The Audience. Sebelumnya saya juga telah menulis tentang  Objectives of the course. 

Two essential rules for the course are.;
1. write about what you know
2. always write for an audience

The audience is an essential concept for all writers. Writers choose their subjects and their methods of presenting material (diction, sentence structure, organization) according to who will read the finished product.

In order to communicate successfully, to write essays that have interest and value, you must decide,

a. Who you are: a student? a son or daughter? an expert?
b. Who your audience is? classmates? parents? the admission officer?

Your decisions about who you are and who your audiences is will determine;

a. What you write: What does your audience KNOW? What are the interests, the needs, and the expectation of your audience? What does  your audience Not KNOW? What might your audience want to know? What do you know that you can communicate to your audience?

b. How you write: will you use short sentences and simple language? Will you use sophisticated concepts and terms? will you use charts or photographs?

Joy M. Reid
Colorado state university

The Fundamental of Writing

Objectives of the Course

This is a course in essay writing. That implies that you must master certain skills that will enable you to write competent university essays. You must understand and be able to produce the techniques by which academic writers communicate to academic audiences. At the end of the course, you will able to demonstrate a command of the following skills:

1.      Prewriting: Think before writing

a.       Understand the assignment

b.      Choose a subject that you are interested in.

c.       Narrow the subject so that it can be adequately covered within the limits of the assignment

d.      Collect ideas

e.       Consider the audience

2.      Organization: write straightforward prose

a.       Begin and end the paper clearly

b.      Write a thesis statement of opinion and/or intent

c.       Move smoothly from one paragraph to another

3.      Development: support ideas

a.       Use specific details to explain general ideas

b.      Use facts, example, phsycal description, and personal experience to develop ideas

4.      Revision: look again, change adn strengthen

a.       Reconsider the needs of the audience

b.      Reconsider the purpose(s) of the paper

5.      Grammar and mechanics

a.       Use language with precision

b.      Avoid common errors of grammar and sentence structure

c.       Strengthen writing trough editing

Joy M. Reid\ colorado state university

PERMENDIKNAS NO 22 THN 2006

Download PERMENDIKNAS NO 22 THN 2006 dibawah ini;

Download PerMen Diknas

bagi yang membutuhkan Permen Diknas no. 23 tahun 2006 bisa download ke link dibawah ini ..

Makalah Adm Pendidikan, “Manajemen Kurikulum”.

BAB I

PENDAHULUAN

Tujuan pendidikan Nasional di Indonesia tentu saja bersumber pada pandangan dan cara hidup manusia Indonesia, yakni Pancasila. Sebagai implikasi dari nilai-nilai filsafat pancasila yang dianut bangsa Indonesia, dicerminkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional seperti terdapat dalam UU No. 20 tahun 2003, yaitu : Pendidikan nasional berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beiman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, bereilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (pasal 2 dan 3).

Menurut Tyler (1946), Taba (1963) dan Tanner (1984) menyatakan tuntutan masyarakat adalah salah satu dasar dalam pengembangan kurikulum. Calhoun, Light, dan Keller (1997) memaparkan tujuh fungsi sosial pendidikan, yaiut : (1) mengajar keterampilan, (2) mentramisikan budaya, (3) mendorong adaptasi lingkungan, (4) membentuk kedisiplinan, (5) mendorong bekerja kelompok, (6) meningkatkan perilaku etik, dan (7) memilih bakat dan memberi penghargaan prestasi.

Tujuan pendidikan pada dasarnya merupakan rumusan yang komprehensif mengenai apa yang seharusnya dicapai. Herbert Spencer dalam Nasution (1982) mengungkapkan lima kajian sebagai sumber dalam merumuskan tujuan pendidikan, yaitu :

1.      Self-Preservation, yaitu individu harus dapat menjaga kelansungan hidupnya dengan sehat, mencegah penyakit, hidup secara teratur.

2.      Securing the necssitties of life, yaitu individu yang harus sanggup mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup dengan melakukan suatu pekerjaan.

3.      Reaning of familiy, yaitu individu juga harus mampu menjadi menjadi ibu yang sanggup bertanggung jawab atas pendidikan anaknya dan kesejahteraan keluarganya.

4.      Enjoying proper social and political relationships, yaitu individu harus sanggup memanfaatkan waktu senggangnya dengan memilih kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dan menambah kenikmatan dan kegairahan hidup.

Kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat srategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya peranan kurikulum  di dalam pendidikan dan perkembangan kehidupan peserta didik, maka dalam penyusunan kurikulum tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan landasan yang kokoh dan kuat.

Landasan pengembangan kurikulum tidak hanya dipergunakan bagi para penyusun  kurikulum (makro atau kurikulum tertulis yang sering disebut juga sebagai kurikulum ideal, akan tetapi terutama yang harus dipahami dan dijadikan dasar pertimbangan oleh para pelaksana kurikulum (mikro) yaitu para guru, kepala sekolah, pengawas pendidikan dan pihak-pihak lain yang terkait dengan tugas-tugas pengelolaan pendidikan, sebagai bahan untuk dijadikan implementasi kurikulum disetiap jenis dan jenjang pendidikan/persekolahan. Dengan posisinya yang penting tersebut, maka dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum tidak bisa dilakukan secara sembarangan, dalam melakukan proses penyelenggaraan  pendidikan, sehingga dapat menfasilitasi tercapainya sasaran pendidikan dan pembelajaran secara efektif dan efesien.

Suatu bangunan kurikulum memiliki empat komponen yaitu komponen tujuan, isi, materi, proses pembelajaran, dan komponen evaluasi, maka agar setiap komponen bsia menjalankan fungsinya secara tepat dan besinergi, maka perlu ditopang oileh sejumlah landasan, yaitu landasan filosofis sebagai landasan utama, masyarakat  dan kebudayaan, individu (peserta didik), dan teori-teori belajar.

Dapat disimpulkan bahwa dalam pengembangan kurikulum dikelompokkan kedalam empat jenis yaitu : landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, dan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

BAB II

ISI DAN PEMBAHASAN

A.     Pengertian Manajemen Kurikulum

Manajemen kurikulum adalah sebagai suatu sistem kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Dalam pelaksanaannya, manajemen kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan konteks Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Oleh karena itu, otonomi yang diberikan pada lembaga pendidikan dalam mengelola kurikulum secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketrcapaian sasaran dalam visi dan misi lembaga pendidikan tidak mengabaikan kebijaksanaan nasional yang telah ditetapkan.

Hubungan sekolah dengan masyarakat perlu dikelola secara produktif agar masyarakat merasa memiliki sekolah. Sehingga terbentuk sinerjik antara sekolah dengan masyarakat untuk mewujudkan  program-program sekolah. Dengan demikian keterlibatan masyarakat dalam manajemen kurikulum dimaksudkan agar dapat membantu dan mengontrol implementasi kurikulum, sehingga lembaga pendidikan atau sekolah selain dituntut kooperatif juga mampu mandiri dalam mengidentifikasikan kebutuhan kurikulum, mendesain kurikulum, menentukan prioritas kurikulum, melakasanakan pembelajaran, menilai kurikulum, mengendalikan serta melaporkan sumber dan hasil kurikulum baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah.

B.     Ruang Lingkup Manjemen Kurikulum

Ruang lingkup kurikulum meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan kurikulum. Pada tingkat sekolah kegiatan kurikulum nasional (standar/kompetensi dasar) dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang intergritas dengan peserta didik maupun dengan lingkungan.

C.     Prinsip dan Fungsi Manajemen Kurikulum

Prinsip dan fungsi kurikulum yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kruikulum adalah beberapa hal sebagai berikut, yaitu :

1.      Produktivitas, hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat mencapai tujuan hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran manajemen kurikulum.

2.      Demokratisiasi, pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan pada demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab untuk mencapai tujuan kurikulum.

3.      Kooperatif, untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat.

4.      Efektifitas dan Efesiensi, rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektifitas dan efesiensi untuk mencapai tujuan kurikulum, sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga dan waktu yang relatif singkat.

5.      Mengarahkan Visi, Misi, dan Tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum, proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum.

Selain prinsip-prinsip tersebut juga perlu mempertimbangkan kebijaksanaan pemerintah maupun Departemen Pendidikan Nasional. Seperti UUSPN No. 20 tahun 2003, kurikulum pola nasional, pedoman penyelenggaraan program, kebijaksanaan penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), keputusan dan pengaturan pemerintah yang berhubungan dengan lembaga pendidikan atau jenjang sekolah yang bersangkutan.

Dalam proses pendidikan perlu dilaksanakan  manajemen kurikulum untuk memberikan hasil kurikulum yang lebih efektif, efesien dan optimal dalam memberdayakan berbagai sumber maupun komponen kurikulum. Ada beberapa fungsi dari manajemen kurikulum di antaranya :

1.      Meningkatkan efesiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif.

2.      Menigkatkan keadilan (equity) dan kesempata pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal, kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan intrakulikuler, tetapi juga perlu melalui kegiatan ekstra dan kulikuler yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan kurikulum.

3.      Meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik, kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar.

4.      Meningkatkan efesiensi dan efektivitas proses belajar mengajar, proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Dengan demikian ketidaksesuaian antara desain dengan implementasi dapat dihindarkan. Disamping itu, guru maupun siswa selalu termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efesien, karena adanya dukungan kondisi positif  yang diciptakan dalam kegiatan pengelolaan kurikulum.

5.      Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum, kurikulum yang dikelola secara profesional akan melibatkan masyarakat khususnya dalam mengisi bahan ajar atau sumber belajar perlu disesuaikan dengan ciri khas dan kebutuhan pembangunan daerah setempat.

D.    Komponen-komponen Kurikulum

Kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu. Komponen-komponen tersebut ialah :

1.      Komponen Tujuan

Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin diharapkan. Dalam skala makro rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau system nilai yang dianut masyarakat. Bahkan, rumusan tujuan menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Misalkan, filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat Indonesia ialah pancasila, maka tujuan yang diharapkan tercapai oleh suatu kurikulum adalah membentuk masyarakat yang pancasilais. Dalam skala mikro, tujuan kurikulum berhubungan dengan visi dan misi sekolah serta tujuan-tujuan yang lebih sempit seperti tujuan setiap mata pelajaran dan tujuan proses pembelajaran.

Tujuan pendidikan mempunyai klasifikasi, dari tujuan yang sangat umum sampai tujuan yang sangat khusus yang bersifat spesifik dan dapat diukur yang kemudian dinamakan kompetensi. Tujuan pendidikan diklasifikasikan menjadi empat:

a.       Tujuan Pendidikan Nasional (TPN)

Tujuan Pendidikan Nasional (TPN) adalah tujuan yang besifat paling umum dan merupakan sasaran yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan , artinya setiap lembaga dan penyelenggara pendidikan harus dapat membentuk manusia sesuai rumusan itu, baik pendidikan yang diselenggara oleh lembaga pendidikan formal, informal, maupun non formal. Tujuan pendidikan umum biasanya dirumuskan dalam bentuk perilaku yang ideal sesuai dengan pandangan hidup dari filsafat suatu bangsa yang dirumuskan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang. TPN merupakan sumber dan pedoman dalam usaha penyelenggaraan pendidikan. Secara jelas Tujuan Pendidikan Nasional yang bersumber dari sistem nilai pancasila dirumuskan dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003, pasal 3, bahwa pendidikan nasional yang befungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan bertanggung jawab.

b.      Tujuan Instusional (TI)

Tujuan Instusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Dengan kata lain tujuan ini dapat didefinisikan sebagai kulifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh pendidikan di suatu lembaga tertentu. Tujuan Instusional merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi lulusan oleh jenjang pendidikan seperti misalnya standar kompetensi pendidikan dasar, menengah, kejuruan dan jenjang pendidikan tinggi.

c.       Tujuan Kurikuler (TK)

Tujuan Kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi. Oleh sebab itu tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki anak didik setelah mereka menyelesaikan suatu bidang studi tertentu dalam suatu lembaga pendidikan. Tujuan kurikuler juga pada dasarnya merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Dengan demikian setiap tujuan kurikuler harus mendukung dan diarahkan untuk mencapai tujuan instusional. Contoh tujuan kurikuler adalah tujuan bidang studi matematika di SD, tujuan pembelajaran IPS di SLTP dan lain sebagainya. Dalam kurikulum yang berpotensi pada pencapaian kompetensi, tujuan kurikuler menggambarkan standar isi setiap mata pelajaran yang harus dikuasi oleh peserta didik pada setiap satuan pendidikan. Dalam klasifikasi tujuan pendidikan, tujuan instruksional atau sekarang lebih popular dengan tujuan pembelajaran, merupakan tujuan yang paling khusus.

d.      Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran merupakan bagian dari tujuan kurikuler, dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh anak didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu dalam sekaqli pertemuan. Karena hanya guru yang memahami karakteristik siswa yang akanmelakukan pembelajaran disuatu lembaga pendidikan, maka menjabarkan tujuan pembelajaran ini adalah tugas guru. Sebelum guru melakukan proses belajar mengajar (PBM), guru perlu merumuskan tujuan pembelajaran yang harus dikuasasi oleh anak didik setelah mereka selesai mengikuti pelajaran. Menurut Bloom, dalam bukunya Taxonomy of Educational Objectives yang terbit tahun 1965, bentuk perilaku sebagai tujuan yang harus dirumuskan dapat digolongkan kedalam tiga klasifikasi atau tiga domain (bagian), yaitu domain kognitif, afektif, dan psikomotor.

2.      Komponen Isi/ Materi Pembelajaran

Pada komponen isi kurikulum lebih banyak menitikberatkan pada pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh anak didik dalam kegiatan proses pembelajaran. Isi kurikulum hendaknya memuat semua aspek yang berhubungan dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang terdapat pada isi setiap mata pelajaran yang disampaikan dalam kegiatan proses pembelajaran. Isi kurikulum dan kegiatan pembelajaran diarahkan untuk mencapai tujuan dari semua aspek tersebut.

3.      Komponen Metode

Komponen metode ini berkaitan dengan strategi yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Metode yang tepat adalah metode yang sesuai dengan materi dan tujuan kurikulum yang akan dicapai dalam setiap pokok bahasan.  Dalam posisi ini guru hendaknya tidak menerapkan satu metode saja, tapi guru dapat menerapkan berbagai macam metode agar PBM berlansung dengan menyenangkan dan mencapai sasaran yang direncanakan. Dengan demikian rencana ytang sudah disusun dapat diterapkan secara optimal.

4.      Komponen Evaluasi

Pengembangan kurikulum merupakan proses yang tidak pernah berakhir (Oliva,1988). Proses tersebut meliputi perencanaan implementasi, dan evaluasi. Merujuk pada pendapat tersebut maka dalam konteks pengembangan kurikulum i, evaluasi merupakan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengembangan kurikulum irui sendiri. Melalui evaluasi, dapat ditentukan nilai dan arti kurikulum, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum dapat dipertahankan atau tidak; bagian-bagian mana yang harus disempurnakan.  Evaluasi merupakan komponen-komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum evaluasi itu dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan sudah tercapai atau belum, atau evaluasi dapat digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang ditetapkan. Kedua fungsi tersebut menurut Scriven (1967) adalah evaluasi sebagai fungsi sumatif dan evaluasi sebagai fungsi formatif.

E.     Kasus

Manajemen kurikulum dan perkembangan diarahkan agar proses pembelajaran sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Guru diberikan kewenangan untuk mengembangkan kurikulum agar proses belajar mengajar memiliki makna yang mendalam pada diri siswa dan guru. Kepala sekolah juga bertanggung jawab dalam membimbing dan mengarahkan pengembangan kurikulum and pembelajaran serta melakukan supervisi dalam pelaksanaannya. Kepala sekolah bekerja keras dan bertanggung jawab dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap perbaikan dan perkembangan kurikulum dan pembelajaran. Untuk ketercapaian program kurikulum dan pembelajaran yang efektif, kepala sekolah bersama guru harus menjabarkan isi kurikulum secara rinci dan operasional kedalam, program tahunan, semester dan bulanan. Sedangkan program mingguan atau satuan pembelajaran, wajib dipahami guru sebelum melakukan proses belajar mengajar. Agar proses belajar megajar berjalan lancar maka langkah yang harus dilakukan yaitu

1.      Tahap Perencanaan.

Pada tahap ini perlu dijabarkan menjadi rencana pembelajaran. Guru melakukan pesiapan yang komprehensif sebelum melakukan PBM dikelas. Pada tahap ini guru mempersiapkan mulai dari tujuan pembelajaran, buku sumber atau referensi, dan alat evaluasi yang diterapkan. Dalam tahap perencanaan ini pula perlu dipahami hal-hal sebagai berikut : (a) menjabarkan GBPP menjadi Analisis Mata Pelajaran (AMP), (b) memiliki kalender akademik, (c) menyusun program tahunan (PROTA), (d) menyusun program semester, (e) program satuan pelajaran, dan (f) rencana pengajaran. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan pedoman guru dalam melaksanakan PBM, oleh karena itu kepala sekolah perlu memberikan perhatian, pembinaan dan bantuan serta memeriksa pekerjaan guru tersebut. Kepala sekolah melakukan pemeriksaan secara cermat untuk memberikan penilaian dan umpan balik apabila ada yang perlu diperbaiki dan ditambahkan.

2.      Tahap Penorganisasian dan Koordinasi

Pada tahap ini merupakan tahap yang perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh kepala sekolah beserta tim yang di bentuk untuk memudahkan pembagian tugas sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kepala sekolah berkewajiban untuk mengelola dan mengatur penyusunan kalender akademik, jadwal pelajaran, tugas dan kewajiban guru, serta program kegiatan sekolah. Kepala sekolah berkewajiban mengelola dan mengatur penyusunan kalender akademik, jadwal pelajaran, tugas dan kewajiban guru, serta kegiatan sekolah. Pada tahap ini hal-hal yang perlu diperhatikan oleh kepala sekolah adalah sebagai berikut :

a.       Kalender akademik disusun berdasarkan rencana program kegiatan yang akan berlansung di sekolah selama satu tahun kedepan. Penyusunan kalender akademik memberikan arah yang jelas tentang berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sekolah selama satu tahun kedepan. Kalender akademik disusun berdasarkan kebutuhan dan hasil pemikiran bersama antara kepala sekolah dan guru akan memberikan kejelasan dalam merealisasikan program kegiatan sekolah. Kalender akademik yang telah disusun ini disosialisasikan kepada seluruh guru, siswa, orang tua siswa dan masyarakat. Dengan mengetahui kalender akademik diharapkan akan terjadi sinergi dalam mewujudkan program kegiatan yang akan dilaksanakan sekolah.

b.      Penyusunan jadwal pelajaran didasarkan kepada kewajiban mengajar guru 5 hari/minggu. Jadwal pelajaran disusun berdasarkan hasil musyawarah bersama, antara kepala sekolah dan guru. Dengan demikian guru akan bertanggung jawab dalam menyampaikan pelajaran kepada siswa. Untuk meningkatkan mutu pembelajaran diharapkan guru mengikuti kegiatan dalam MGMP.

c.       Pengaturan tugas dan kewajiban guru dilandasi oleh kebersamaan, keadilan, dan tidak menimbulkan permasalahan. Pembagian tugas dan kewajiban guru ini disesuaikan dengan bidang bidang keahlian dan minat guru tersebut. Pembagian tugas didasarkan kepada beban tugas minimal dan keahliannya. Dengan demikian pada setiap guru diharapkan akan tumbuh motivasi untuk berprestasi, kebersamaan dalam merealisasikan program sekolah, sinerjik antara pimpinan, guru staf TU, dan orang tua dalam uapaya meningkatkan mutu sekolah.

d.      Program kegiatan sekolah disusun berdasarkan kebutuhan nyata untuk meningkatkan, mengembangkan dan memajukan sekolah. Program kegiatan sekolah disusun berdasarkan visi, misi dan tujuan yang akan diwujudkan dalam kepemimpinan kepala sekolah bersama-sama seluruh kompnen sekolah. Program kegiatan sekolah meliputi program internal sekolah dan program eksternal yang akan dilaksanakan sekolah. Program yang berkaitan dengan penungkatan mutu pembelajaran, pengembangan profesionalisme guru dan staf TU, program penataan kurikulum, program pengelolaan sarana dan prasarana sekolah, program pengelolaan keuangan sekolah, program pengembangan hubungan sekolah dengan masyarakat. Berbagai program kegiatan sekolah 1 tahun samapai dengan 5 tahun kedepan perlu diorganisir dan dikordinasikan secara cermat dan transparan.

3.      Tahap Pelaksanaan.

Pada tahap ini merupakam tahap yang paling menentukan apakah sekolah dibawah kepemimpinan kepala sekolah dapat mewujudkan program sekolah atau tidak. Perencanaann, pengorganisasian dan koordinasi yang telah disusun akan dibuktikan keberhasilannya dalam tahap pelaksaan ini. PBM akan berjalan secara efektif apabila guru dan kepala sekolah memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam upaya menigkatkan mutu pembelajaran. Mutu pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik apabila guru dan kepala sekolah bersama-sama membuka diri terhadap masukan atau kritikan yang membangun. Sebagai guru harus siap diberi masukan oleh kepala sekolah berdasarkan hasil supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Begitu juga sebaliknya, apabila kepala sekolah tidak melakukan supervisi (tidak berdasarkan fakta dan data) yang diperoleh lansung oleh kepala sekolah, maka masukan yang diberikan kepala sekolah tidak valid dan berpengaruh negatif terhadap kinerja guru. Dengan demikian, kepala sekolah dan guru akan terbuka dalam memberikan masukan atau kesulitan yang dihadapi dengan tujuan untuk kemajuan dan peningkatan mutu pebelajaran.

4.      Tahap Evaluasi dan Pengendalian

Pelakasanaan pembelajaran berjalan secara efektif atau tidak dapat diketahui melalui kegiatan evaluasi. Evaluasi ini sangat penting dilakukan secara benar karena bertujuan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran yang dilakukan berjalan lancar atau tidak sesuai rencana yang telah ditetapkan. Guru perlu menetapkan jeni evaluasi apa yang digunakan dan hasil evaluasi diharapkan akan memiliki pengaruh dan dampak terhadap  perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran selanjutnya. Dengan dilaksanakannya evaluasi ini akan memberikan dampak dan manfaat bagi guru dan siswa untuk peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Disamping itu evaluasi yang dilakukan oleh guru dapat menjadi masukan untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi oleh siswa.dari sekian banyak siswa tentunya ada diantara mereka yang menemui kesulitan dalam belajar. Siswa yang mengalami kesulitan belajar dapat dilakukan pemantapan atau perhatian khusus agar tidak ketinggalan dan dapat menyesuaikan diri dengan yang lainnya. Dalam mengatasi kesulitan belajar siswa perlu dicarikan solusinya, misalkan dengan remedial, pemantapan, belajar dengan teman sejawat yang lebih pandai, atau membentuk belajar kelompok yang dibimbing oleh guru. Dengan demikian evaluasi dapat juga menjadi umpan balik bagi guru untuk lebih meningkatkan kualitas mengajarnya. Agar evaluasiyang dilakukan sesuai dengan tujuan yang diharapkan perlu diperhatikan dari mulai pesiapan awal, menyiapkan bahan-bahan evaluasi yang diperlukan, menyusun kisi-kisi evaluasi, menyusun bentuk tes, menyusun butir-butir soal, memvalidasi, menyiapkan jawabannya, membuat jadwal pemeriksaan serta penyerahan hasil evaluasi tepat waktu. Penyusunan soal sebaiknya melibatkan beberapa guru bidang studi sejenis atau bersama MGMP. Kepala sekolah berperan dalam pengendalian system evaluasi agar evaluasi dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kepala sekolah bekerja sama dengan guru untuk melakukan evaluasi dengan objektif agar hasil evaluasi benar-benar menunjukkan hasil belajar siswa yang sesungguhnya. Sehingga prestasi yang diraih oleh siswa merupakan kerja keras siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Evaluasi yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan objektif dapat mengukur kemampuan siswa akan berdampak pada peningkatan mutu yang berkelanjutan.

BAB III

KESIMPULAN

Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum diantaranya :

1.      Produktivitas, hasil yang diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum.

2.      Demokratisasi, pelaksanaan manajemen kurikulum harus berdasarkan pada demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab untuk mencapai tujuan kurikulum.

3.      Kooperatif, untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya kerja sama yang positif dari pihak yang terlibat.

4.      Efektivitas dan Efesiensi, rangakaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efesiensi untuk mencapai tujuan kurikulum, sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relative singkat.

5.      Mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam bentuk kurikulum, proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum.

Selain prinsip-prinsip tersebut juga perlu mempertimbangkan kebijaksanaan pemerintah maupun Departemen Pendidikan Nasional, seperti UUSPN No. 20 tahun 2003, kurikulum pola nasional, pedoman penyelenggaraan program, kebijaksanaan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, kebijaksanaan penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), keputusan dan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan lembaga pendidikan atau jenjang/jenis sekolah yang bersangkutan.

Dalam proses pendidikan perlu dilaksanakan manajemen kurikulum untuk memberikan hasil kurikulum yang lebih efektif, efesien dan optimal dalam memberdayakan berbagai sumber maupun komponen kurikulum diantaranya meningkatkan efesiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai denga kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, meningkatkan efesiensi dan efektivitas proses belajar mengajar, dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum.

Makalah Adm Pendidikan.” Organisasi Pendidikan”.

BAB I

PENDAHULUAN

Organisasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Setiap manusia hidup dalam sebuah organisasi. Pertanyaannya, apakah setiap manusia menyadari bahwa dia hidup dalam organisasi? Untuk apa ia menjadi bagian dari organisasi tersebut?

Keberadaan manusia di dunia ini tidak luput dari keanggotaan suatu organisasi. Organisasi merupakan sebuah wadah dimana orang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan bersama. Pemahaman organisasi ini menunjukkan bahwa dimana pun dan kapan pun manusia berada ( berinteraksi ) maka disitu muncul organisasi. Pemahaman organisasi tidak lagi sebagai suatu wadah organik dari orang-orang yang berkumpul untuk suatu tujuan, tetapi berkembang pada interaksi orang untuk maksud tertentu. Oraganisasi dapat diidentifikasi sebagai keluarga, rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, Negara, perserikatan dua Negara atau lebih, perserikatan bangsa-bangsa, dan lain sebagainya. Kemestian manusia saat ini berada dalam suatu organisasi ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan lebih efektif dan efesien, bukan semata-mata suatu kondisi kebetulan. Efektifitas dan efesiensi ini dapat digambarkan sebagai 100 sapu lidi yang diikat secara bersamaan akan memiliki kekuatan yang lebih besar untuk membersihkan satu halaman dibandingkan dengan sejumlah 100 sapu lidi digunakan secara terpisah untuk membersihakn halaman.

Pendidikan sebagai inventasi dalam pembangunan sumber daya manusia ( SDM ) merupakan upaya yang dilakukan dalam konteks organisasi, apakah keluarga, masyarakat, sekolah atau jenis organisasi lainnya. Pendidikan memiliki tujuan yang harus dicapai yang disebut tujuan pendidikan. Pada level Negara, tujuan ini disebut tujuan pendidikan nasional , pada level propinsi disebut tujuan pendidikan provinsi, pada level kabupaten/kota dikenal dengan tujuan pendidikan kab./kota, dan pada sekolah dikenal dengan pendidikan dengan tujuan pendidikan sekolah. Pencapaian tujuan ini akan lebioh efektif dan efesien jika dilakukan dengan menggunakan pendekatan organisasi. Dalam perkembangan zaman saat ini, dimana para orang tua disibukkan dengan berbagai pendidikan, proses pendidikan bagi anak-anak lebih banyak dipercayakan pada organisasi pendidikan formal ( sekolah/madrasah )

Sekoalah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu tempat terjadinya proses pendidikan dan organisasi pendidikan formal. Kedua-duanya memiliki tujuan yang sama yang dinamakan tujuan pendidikan sekolah. Misal tujuan pendidikan SMP Lab.School UPI. Pertanyaannya, apakah tujuan tersebut tujuan pendidikan atau organisasi sekolah?

Penyelenggaraan pendidikan dalam sebuah organisasi menunjukkan bahwa keberadaan organisasi pendidikan tersebut ditujukan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efesien. Tujuan pendidikan dan tujuan sekolah sebagai organisasi pendidikan formal tidaklah terpisah. Pendidikan ditujukan bagi orang-orang yang mengikuti proses pendidikan. Dan proses pendidikan ini berada dalam organisasi. Dengan demikian, keberlansungan proses pendidikan ini menjadi dasar bagi penetapan tujuan sekolah (sebagai suatu organisasi).

Apakah mungkin penyelenggaraan pendidikan dilakukan di luar organisasi? Jawabnya pasti “ tidak mungkin.“ Mengapa demikian? Diawal telah diungkapkan bahwa keberadaan manusia saat ini tidak memungkinkan untuk berada di luar sebuah organisasi. Dalam konteks dari suatu Negara. Dan suatu Negara memiliki sistem pendidikan tersendiri.  Artinya setiap orang yang menjadi warga suatu Negara dan tinggal di Negara tersebut akan menjadi bagian dari pendidikan Negara tersebut. Setiap sekolah atau lembaga pendidikan dimanapun saat ini harus mengikuti sistem penyelengaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan Negara tersebut. Di Indonesia, setiap lembaga pendidikan harus mengikuti Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

BAB II

KONSEP DASAR

1.      Pengertian Organisasi

Organisasi didefinisikan secara beragam oleh berbagai ahli. Variasi definisi didasarkan pada sudut pandang dan waktu ahli ketika mendefinisikan. Perkembangan kajian organisasi dari organisasi sederhana mengarah pada pola organisasi yang kompleks yang dicirikan oleh konektifitas organisasi yan tidak terbatas antara unit-unit organisasi dengan lingkungannya.

Gibson, Ivancevich, dan Donnelly (1996:6) mendefinisikan organisasi sebagai “ wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri.” Lebih lanjut ketiganya menyebutkan bahwa organisasi adalah suatu unit terkoordinasi terdiri setidaknya dua orang berfungsi  mencapai suatu sasaran tertentu atau serangkaian sasaran. Definisi ini menekankan pada upaya peningkatan pencapaian tujuan bersama secara lebih efektif dan efesien melalui koordinasi antar unit organisasi.

Stephen P. Robbins ( 1994:4 ) mendefinisikan organisasi :

“ kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relative dapat didefinisikan, yang bekerja atas dasar yang relative menerus mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.”

Definisi dari Robbins tersebut, menekankan bahwa organisasi adalah suatu sistem sosial yang perlu dikoordinasi dalam arti perlu manjemen. Batasan organisasi menurut Robbins tesebut akan berubah sebagaimana tuntutan lingkungan organisasi, sehingga dikatakan “relatif”

Wayne K. Hoy dan Cecil G. Miskel ( 2001:1 ) menelusuri kajian organisasi dalam tiga pandangan, yaitu rational, natural, dan open sistem.

A rational-sistem perspective views organization as formal instrument designed to achieve organizational goals; structure is the most important feature. Telaahan ini menunjukkan bahwa dalam pandangan sistem rational (logika) organisasi merupakan instrument formal yang dibuat untuk mencapai tujuan organisasi dan struktur aspek yang paling penting.

A natural-sistems prefective views organization as typical social groups intent on surving; people are the most important aspect. Dalam pandangan sistem natural (alamiah) Robbins memandang organisasi sebagai kelompok sosial khusus yang bertujuan untuk pertahanan; orang-orang merupakan aspek yang paling penting/utama

An open-sistems perspective has the potential to combine rational and natural elements in the same framework and provide a more complete perspective. Robbins memandang organisasi dalam arti sebuah sistem terbuka sebagai sesuatu yang potensial untuk menghubungkan komponen rasional dan natural dalam satu kerangkan dan memberikan satu pandangan yang lebih lengkap.

Dari beberapa definis diatas dapat kita simpulkan bahwa organisasi itu adalah sebagai berikut:  “ Suatu sistem interaksi antar orang yang ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi, dimana sistem tersebut memeberikan arahan perilaku bagi anggota organisasi. Definisi ini menekan pada keharusannya sebuah organisasi didasarkan kepada interaksi sosial diantara anggotanya dan anggota dengan lingkungannya supaya tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efesien.

2.      Aspek-aspek Organisasi

Aspek-aspek organisasi adalah komponen-komponen yang harus ada dalam suatu organisasi. Keberadaan komponen ini sebagai pilar dari suatu organisasi. Artinya jika salah satu komponen organisasi tidak berfungsi, maka organisasi tidak akan berjalan. Dalam pandangan sistem organisasi mengalami entrophy, yaitu kondisi dimana organisasi dikategorikan hancur (dalam tanaman digambarkan sebagai kondisi layu).

O’Connor,T. Mengungkapkan bahwa organisasi setidaknya harus memiliki empat komponen utama, yaitu: mission (misi), goals (tujuan), objectives (sasaran-sasaran), dan behavior (perilaku).

Mission adalah alasan utama keberadaan suatu organisasi. Goals adalah tujuan-tujuan umum atau tujuan divisi-divisi fungsional organisasi yang dihubungkan dengan stakeholder organisasi. Objektives adalah hasil/sasaran yang spesifik, terukur dan terkait dengan tujuan. Seperti peningkatan nilai Ujian Nasional (UN) sebesar 0,5 dalam waktu satu tahun kedepan. Sasaran ini biasanya mencantumkan batasan waktu dan siapa yang bertanggungjawab atas sasaran tersebut. Behavior mengacu kepada produktifitas dari tugas-tugas rutin pegawai. Pertanggungjawaban perilaku dalam pencapaian tujuan merupakan fungsi personalia. Dalam kebanyakan desain organisasi formal, komunikasi berada diantara perilaku dan tujuan.

Keberadaan suatu organisasi tidak akan lepas dari empat komponen tersebut diatas. Jika suatu organisasi tidak memiliki sasaran yang harus dicapai oleh setiap orang dalam organisasi, maka mereka akan kebingungan mengenai apa dan bagaimana perilaku yang harus dimunculkan oleh pegawai. Jika suatu organisasi tidak memiliki misi yang harus dilakukan, maka orang-orang dalam organisasi akan kebingungan mengenai apa yang harus dicapai oleh organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa empst komponen organisasi tersebut saling terkait satu sama lain, sehingga tidak akan berfungsi suatu organisasi jika salah satu komponennya hilang.

3.      Jenis-jenis Organisasi

Perkembangan kajian organisasi diawali dari kajian organisasi sebagai organisasi formal, yaitu organisasi yang didesain untuk mencapai tujuan bersama. Perkembangan ini terus berlansung dan berbagai studi keorganisasian terusa dilakukan. Perkembangan inilah pada akhirnya memunculkan organisasi informal sebagai implikasi dari adanya organisasi formal.

a.      Organisasi Formal

Organisasi formal adalah organisasi yang dicirikan oleh struktur orgnaisasi. Keberadaan struktur organisasi menjadi pembeda utama antara organisasi formal dan informal. Struktur dalam organisasi formal dimaksudkan untuk menyediakan penugasan kewajiban dan tanggungjawab kepada personil dan untuk membangun hubungan tertentu diantara orang-orang pada berbagai kedudukan. (Oteng Sutisna,1993:207) sekolah dasar merupakan contoh sebuah organisasi formal.

Struktur dalam organisasi formal memperlihatkan unsur administratif berikut.

1). Kedudukan. Struktur menggambarkan letak/posisi setiap orang dalam organisasi tanpa terkecuali. Kedudukan sekarang dalam struktur organisasi mencerminkan sejumlah kewajban sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan dan hak-hak yang dimiliki secara formal dalam posisi yang didudukinya. Sebagai contoh, kepala sekolah adalah salah satu contoh kedudukan dalam struktur organisasi sekolah. Kedudukan sebagai kepala sekolah ini mencerminkan adanya sejumlah kewajiban yang harus dilakukan pemangku jabatan sebagai pimpinan dan manajer sekolaah, juga memperlihatkan adanya hak-hak yang diterima secara formal manakala seorang menjabat sebagai kepala sekolah.

2). Hierarki Kekuasaan. Struktur digambarkan suatu rangkaian hubungan antara satu orang dengan orang lainnya dalam suatu organisasi. Rangkaian hubungan ini mencerminkan suatu hirarki kekuasaan yang inheren dalam setiap kedudukan. Tanggungjawab merupakan suatu istilah yang melekat dalam setiap kedudukan dan hirarki kekuasaan di dalam organisasi. Adanya hirarki kekuasaan menunjukkan bahwa pencapaian tujuan organisasi dibagi kepada berbagai komponen organisasi dan diimplementasikan secara sinergi melalui hirarki kekuasaan masing-masing yagn dikoordinasikan dan dipimpin oleh manajer puncak. Dalam organisasi persekolahan, hirarki kekuasaan tertinggi adalah kepala sekolah.

3). Kedudukan garis dan staf. Organisasi garis menegaskan struktur pengambilan keputusan, jalan permohonan dan saluran komunikasi resmi untuk melaporkan informasi dan mengeluarkan instruksi, perintah, dan petunjuk pelaksanaan. Kedudukan garis adalah ialah kedudukan yang diserahi kekuasaan administrative umum dalam arus lansung dari tempat paling atas ketempat yang paling bawah. Kedudukan staf mewakili keahlian-keahlian khusus yang diperlukan bagi berfungsinya kedudukan garis tertentu dengan pasti. ( Sutina,1993:208).

b.      Organisasi Informal

Interaksi antara orang dalam organisasi formal pasti mengahasilkan sebuah perkembangan hubungan yang tidak saja hubungan struktual, terlebih pada organisasi persekolahan, dimana kekeluargaan menjadi salah satu landasan perilakunya. Perkembangan hubungan dari interaksi orang dalam organisasi ini akan meningkat secara kuat sentimen-sentimen dan komitmen setiap orang, sehingga muncul empati atau simpati satu sama lain. Hubungan inilah yang terus tumbuh selama organisasi formal itu ada yang dinamakan organisasi informal. Hubungan interaksi ini tidak berstruktur sebagaimana struktur organisasi formal.

Walaupun sulit mengidentifikasi keberadaannya secara kasat mata, namun keberadaan organisasi informal ini dapat dilihat dari tiga karakteristik, yaitu norma perilaku, tekaknan untuk menyesuaikan diri, dan kepemimpinan informal (Sutisna,1993:221)

Norma perilaku adalah standar perilaku yang diharapkan menjadi perilaku bersama yang ditetapkan oleh kelompok (orang-orang dalam orgnisasi) dalam sebuah kesepakatan sosial, sehingga sangsinya pun sangsi sosial.

Norma perilaku dalam organisasi informal tidak tertulis sebagaimana organisasi formal, tetapi menjadi kesepakatan bersama diantara orang-orang didalam organisasi.

Tekanana untuk menyesuaikan diri akan muncul apabila seseorang akan bergabung dengan suatu kelompok informal. Menggabungkan diri dengan suatu kelompok tidak sekedar bergabung secara fisik dalam suatu organisasi informal tersebut. Karena itu organisasi informal sering muncul dalam bentuk kelompok-kelompok yang tidak terlalu besar, karena syarat keberterimaan sebagai bagian dari organisasi informal ini tidak hanya keanggotaan dalam organisasi formalnya, tetapi lebih spesifik pada kesamaan antar individu, apakah kesamaan asal daerah, agama, nilai yang dianut, hobi, dan lain sebagainya.

Kepemimpinan informal dalam organisasi informal menjadi salah satu komponen yang kuat mempengaruhi orang-orang dalam organisasi, bahkan memungkinkan melenihi pengaruh pemimpin organisasi formal. Pemimpin informal muncul dari kelompok dan membimbing seta mengarahkan melalui persuasi dan pengaruh. Kepemimpinan dalam organisasi informal sangat kuat mempengaruhi perilaku orang-orang karena inilah kepemimpinan yang sesungguhnya, dimana seseorang dipatuhi bukan karena memiliki jabatan,tetapi ada kelebihan yang secara alamiah mampu mempengaruhi orang lain tanpa paksaan.

4.      Dimensi Struktur Organisasi

dalam kacamata para ahli organisasi, dimensi struktur organisasi memiliki keragaman pandangan, bahkan dikatakan tidak ada kesepakatan umum di antara para teoritikus mengenal apa yang diartikan sebagai struktur orgnanisasi. (Robbins, 1994:91). Lebih jauh Robbins menyimpulkan bahwa para teoritikus pada umumnya setuju dengan dimensi struktur organisasi tetapi tidak setuju dengan definisi-definisi operasionalnya.

Dalam konteks itu Robbins mengemukakan tiga komponen yang menjadi dimensi struktur organisasi, yaitu kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi.

a.      Kompleksitas

Kompleksitas adalah tingkat diferensiasi (perbedaan) yang ada di dalam sebuah organisasi (Robbins, 1994:91). Diferensiasi fapat dilihat secara horizontal, vertikal, dan spasial.

Diferensi horizontal adalah perbedaan antara unit berdasarkan orientasi para anggotanya, sifat dari tugas yang mereka laksanakan, tingkat pendidikan, dan pelatihan pegawai. Dengan kata lain, semakin banyak pejerjaan yang harus dilakukan pegawai di dalam organisasi, maka semakin banyak pula organisasi tersebut. Kondisi nyata dari diferensiasi horizontal adalah spesialisasi dan departemensiasi.

Spesialiasi merupakan pengelompokan aktivitas tertentu yang dilakukan satu individu. Spesalisasi terdiri dari spesialisasi fungsional dan sosial. Spesialisasi fungsional dicirikan oleh pekerjaan yang dipecah-pecah menjadi tugas yang sedehana dan berulang-ulang. Spesialisasi sosial dicirikan oleh individu yang dispesialisasi, bukan pekerjaannya , dan pekerjaan tidak bersifat rutin. Departementalisasi adalah cara organisasi secara khas mengkoordinasikan aktivitas yang telah dibedakan secara horizontal.

Diferensiasi vertikal adalah pembedaan yang didasarkan pada kedalaman struktur. Makin banyak tingkatan yang terdapat diantara top management dan tingkat hirarki yang paling rendah, makin besar pula potensi terjadinya distorsi/gangguan dalam komunikasi dan semakin sulit mengkoordinasi pengambilan keputusan dari pegawai manajerial, serta makin sukar bagi top management utnutk mengawasi kegiatan bawahannya.

Diferensiasi spasial adalah perbedaan yang didasarkan pada kondisi geografis, yakni sejauhmana lokasi (kantor) tempat produksi barang dan jasa, personalia, dan kantor pusat tesebar secara geografis. Sekolah-sekolah dari satu yayasan dikategorikan sebagai diferensiasi spasial. Pembedaan ini akan memunculkan kompleksitas dalam struktur organisasi.

b.      Formalisasi

Formalisasi adalah tingkat sejauh mana pekerjaan di dalam organisasi distandarkan. Konsekwensinya adalah pemegang pekerjaan hanya mempunyai sedikit kebebasan mengenai apa yang harus dikerjakan, bilamana mengerjakannya, dan bagaiamana ia harus melakukannya. Formalisasi sebaiknya tertulis untuk dapat memberikan kekuatan pada pengarahan perilaku pegeawai. Dalam konteks itu formalisasi diartikan sebagai sebuah tingkat dimana peraturan, prosedur, intruksi, dan komunikasi ditulis.

Formasi penting karena standarisasi perilaku akan mmengurangi keanekaragaman. Standarisasi juga mendorong koordinasi dan penghematan. Orgnisasi yang melakukan standarisasi akan memiliki berbagai manual organisasi, seperti manual akuntansi, manual personalia, manual diklat, dan sebagainya. Rumah makan ampera merupakan salah satu contoh formalisasi (standarisasi).

Teknik-teknik yang dapat digunakan untuk melakukan standarisasi perilaku pegawai adalah seleksi (yang efektif); persyaratan peran (analisis yang tepat); peraturan, prosedur, dan kebijaksanaan; pelatihan ; dan ritual (bagian dari budaya organisasi)

c.       Sentralisasi

Sentralisasi adalah tingkaat dimana pengambilan keputusan dikonsentrasikan pada suatu titik tunggal dalam organisasi. Konsentrasi keputusan yang tinggi adalah sentralisasi yang, sedangkan konsentrasi keputusan yang rendah adalah sentralisasi yang rendah atau disebut disentralisasi.

Disentralisasi mengurangi kemungkinan terjadinya beban informasi yang berlebihan, memberi tanggapan yang cepat terhadap informasi yang baru, memberi masukan yang lebih banyak bagi sebuah keputusan, mendorong terjadinya motivasi, dan merupakan sebuah alat yang potensial untuk melatih para manajer dalam mengembangkan pertimbangan yang baik. Sebaliknya sentralisasi menambah suatu persfektif yang menyeluruh terhadap keputusan-keputusan yang menyeluruh terhadap keputusan-keputusan dan dapat memberikan efesiensi yang berarti. (Robbins, 1994:127).

5.      Desain Organisasi

Desain organisasi didasarkan pada elemen-elemen umum dalam orgnaisasi. Mintzberg (Robbins, 1994:127) menyebutkan lima elemen umum dalam suatu organisasi, yaitu:

a.      The operating core. Para pegawai yang melaksanakan pekerjaan dasar yang berhubungan dengan produksi dari produk dan jasa. Dalam organisasi sekolah pegawai in adalah guru. Guru dikatakan sebagai ujung tombak pendidikan yang berinteraksi lansung dengan layanan jasa pembelajaran kepada peserta didik.

b.      The strategic apex. Manajer tingkat puncak yang diberi tanggungjawab keseluruhan untuk organisasi. Pada organisasi sekolah, orang ini adalah kepala sekolah.

c.       The middle line. Para manajer yang menjadi penghubung operating core dengan strtegi apex. Dalam konteks perguruan tinggi orang-orang ini adalah para dekan yang bertugas  memfasilitasi strategic apex untuk terimplementasi pada level jurusan. Di organisasi sekolah, posisi ini dapat diidentifikasi sebagai wakil kepala sekolah yang bertugas menjembatani kebijakan strategis sekolah supaya dapat terimplementasi pada level guru-guru dan staf.

d.      The techno structure. Para analisis yang mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan bentuk standarisasi tertentu dalam organisasi. Dalam konteks organisasi pendidikan di Indonesia, masih jarang sekolah yang memiliki tenaga ini. Namun demikian  tidak menutup kemungkinan pada sekolah-sekolah tertentu yang memiliki elemen organisasi ini.

e.       The support staff. Orang-orang yang mengisi unit staf, yang memberi jasa pendukung tidak lansung kepada organisasi. Di persekolahan staf ini dikenal dengan tenaga administratif sekolah (TAS).

Berdasarkan lima elemen yang dikemukakan oleh Mintzberg inilah Robbins menganalisis desain organisasi yang berbeda. Perbedaan desain organisasi tersebut dikarenakan organisasi memiliki system dan aturan yang berbeda dalam kelima elemen tersebut. Lima konfigurasi umum tersebut ialah :

Struktur sederhana, disarankan untuk organisasi yang kecil dengan karakteristik organisasi yang masih dalam tahap awal dibentuk, lingkungan organisasi sederhana dan dinamis, menghadapi krisis, atau jika mempunyai kekuasaan dalam organisasi ingin agar kekuasaan tersebut disentralisasi

Birokrasi mesin didesain untuk organisasi yang secara efektif dapat menangani ukuran besar, lngkungan sederhana dan stabil, dan lain sebagainya yang distandarisasikan.

Birokrasi professional didesain supaya operasional keseharian yang kompleks dapat berjalan secara efektif.

Struktur divisional didesain untuk menanggapi strategi yang menekankan kepada keanekaragaman pasar/produk, dimana organisasi tersebut besarm teknologinya dapat dibagi-bagi dan stabil.

Adhocracy meminta agar manajemen puncak melepaskan kebanyakn pengawasan. Konfigurasi ini cocok untuk organisasi yang memiliki strategi variatif, beresiko tinggi, teknologi rutin, teknologi tidak rutin, atau lingkungannya mungkin dinamis atau kompleks.

BAB III

KESIMPULAN

Organisasi adalah suatu sistem interaksi antar orang yang ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi, dimana sistem tesebut memberikan arahan perilaku bagi anggota organisasi. Pandangan organisasi saat ini tidak lagi sebagai mesin birokrasi tetapi sebagai sistem sosial.

Organisasi adalah sekelompok orang (dua atau lebih) yang secara formal dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi adalah suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi lewat hirarki otoritas dan tanggungjawab (Schein). Karakterisitik organisasi menurut Schein meliputi : memiliki struktur, tujuan, saling berhubungan satu bagian dengan bagian yang lain untuk mengkoordinasikan aktivitas di dalamnya. Organisasi adalah susunan dan aturan dari berbagai-bagai bagian (orang dsb) sehingga merupakan kesatuan yang teratur. (W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia).

Organisasi adalah sistem sosial yang memiliki identitas kolektif yang tegas, daftar anggota yang terperinci, program kegiatan yang jelas, dan prosedur pergantian anggota. Pengorganisasian adalah fungsi manajemen dan merupakan suatu proses yang dinamis, sedangkan organisasi adalah alat atau wadah yang statis (menciptakan struktur dengann bagian-bagian yang diitegrasikan)

Pengorganisasian adalah merupakan fungsi kedua dalam Manajemen dan pengorganisasian didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya. Dengan demikian hasil pengorganisasian adalah struktur organisasi. Struktur organisasi pada umumnya kemudian digambarkan dalam suatu bagan yang disebut bagan organisasi. Bagan organisasi adalah suatu gambar struktur organisasi yang formal, dimana dalam gambar tersebut ada garis-garis (instruksi dan koordinasi) yang menunjukkan kewenangan dan hubungan komunikasi formal, yang tersusun secara hierarkis.

Pandangan organisasi sebagai sistem sosial adalah formal, namun keberadaan organisasi tidak dapat menghindari keberadaan organisasi informal. Keberadaan keduanya merupakan suatu sinergi upaya pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks itu, organisasi formal dicirikan oleh tiga dimensi utama, yaitu kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi. Keberagaman dalam dimensi struktur organisasi ini kemudian membawa implikasi pada keragaman desain organisasi.

Sekolah sebagai suatu organisasi juga dipandang sebagai sistem sosial yang terbuka terhadap lingkungan organisasi. Upaya untuk merespon dan memenuhi berbagai tuntutan dan perkembangan, termasuk pelanggan sekolah adalah dengan menjadikan sekolah sebagai learning organization yang diwujudkan melalui dukungan organisasi yang kuat terhadap pengembangan dan perbaikan secara terus menerus.